KEPERCAYAAN DAN KEKUASAAN

1. KEPERCAYAAN

Definisi Kepercayaan

Kepercayaan adalah pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan bertindak oportunistik, baik melalui kata-kata, tindakan, ataupun keputusan. Dimensi- dimensi kunci yang melandasi konsep kepercayaan adalah:

• Integritas, merujuk pada kejujuran dan kebenaran.
• Kompetensi, mencakup pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal.
• Konsistensi, terkait dengan kehandalan, prediktabilitas, dan pertimbangan baik seseorang dalam menangani situasi-situasi.
• Loyalitas, merupakan keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan wajah orang lain.
• Keterbukaan, bersikap terbuka dan transparan. (Stephen P. Robbins, 2006: 462 ).

Jenis-jenis kepercayaan

Terdapar tiga jenis kepercayaan dalam hubungan organisasi, yaitu:

1. Kepercayaan berbasis ketakutan

Kepercayaan berbasis ketakutan merupakan kepercayaan berdasarkan ketakutan akan tindakan balasan jika kepercayaan itu dilanggar. Orang-orang dalam jenis hubungan ini melakukan apa yang mereka katakan karena mereka takut akan konsekuensi dari tindakan mereka jika tidak mengikuti peraturan.

2. Kepercayan berbasis pengetahuan

Sebagian besar hubungan organisasi berakar pada kepercayaan berbasis pengetahuan. Kepercayaan ini didasarkan pada krediktabilitas perilaku yang berasal dari riwayat interaksi. Kepercayaan berbasis pengetahuan mengandalkan informasi bukan ketakutan. Kepercayaan akan timbul apabila seseorang memiliki informasi yang memadai tentang orang lain.

3. Kepercayaan berbasis identifikasi

Kepercayaan berbasis identifikasi merupakan kepercayaan berdasarkan rasa saling memahami atas maksud masing-masing dan menghargai keinginan dan hasrat orang lain. Tingkat kepercayaan paling tinggi dicapai apabila terdapat hubungan emosional antara kedua pihak. Pada tingkat ini, terdapat kendali minimal terhadap pihak lain karena terdapat loyalitas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. (Stephen P. Robbins, 2006: 464-466 ).

2. KEKUASAAN

Definisi Kekuasaan

Pelopor pertama yang mempergunakan istilah kekuasaan adalah sosiolog terkenal Max Weber. Dia merumuskan kekuasaan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiridan yang menghilangkan halangan. Sedangkan Rogers merumuskan kekuasaan sebagai suatu “potensi dan suatu sumber yang bisa atau tidak bisa dipergunakan. Kekuasaan bisa ada tetapi tidak dipergunakan. Maksudnya di sini adalah orang dapat mempunyai kekuasaan tetapi tidak memaksakan penggunaannya. (Miftah Thoha, 2004: 330, Stephen P. Robbins, 2006: 504). Dengan demikian kekuasaan dapat dapat diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai dengan keinginan dan perintahnya.

Sumber dan Bentuk  Kekuasaan

Menurut Amitai Etziomi, sumber dan bentuk kekuasaan dapat dibagi menjadi dua yakni kekuasaan jabatan (position power) dan kekuasaan pribadi (personal power). Kekuasaan dapat diperoleh dari jabatan organisasi, pengaruh pribadi, atau keduanya. Seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk melakukan kerja karena jabatan organisasi yang dijabatnya, maka orang tersebut mempunyai kekuasaan jabatan. Sedangkan seseorang yang memperoleh kekuasaan dari para pengikutnya dikatakan mempunyai kekuasaan pribadi. (Miftah Thoha, 2004: 332).

French dan Raven, membagi lima sumber kekuasaan, yakni: kekuasaan paksaan (coercive power), kekuasaan keahlian (expert power), kekuasaan legitimasi (legitimate power), kekuasaan referensi (referent power), dan kekuasaan penghargaan (reward power). Pada usaha berikutnya Raven dan Kruglanski menambahkan kekuasaan yang keenam, yakni kekuasaan informasi (information power). Selanjutnya, Hersey dan Goldsmith mengusulkan kekuasaan yang ketujuh, yakni kekuasaan hubungan (connection power).

1. Kekuasaan paksaan (coercive power)

Kekuasaan ini berdasarkan atas rasa takut. Seseorang bereaksi terhadap kekuasan ini karena rasa takut akan akibat negatif yang mungkin terjadi apabila tidak mengikuti aturan. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan jenis ini mempunyai kemampuan untuk megenakan hukuman, sanksi, atau pemecatan.

2. Kekuasaan Legitimasi (legitimate power)

Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasan legitimasinya dan mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain, karena ia merasa mempunyai hak dan wewenang yang diperoleh dari jabatan dalam organisasinya.

3. Kekuasaan keahlian (expert power)

Kekuasaan ini bersumber dari keahlian kecakapan, atau pengetahuan yang dimilki oleh seorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain.

4. Kekuasaan penghargaan (reward power)

Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan atau hadiah bagi orang lain, misalnya gaji, promosi, atau penghargaan jasa. Kekuasaan jenis ini sangat tergantung pada seseorang yang mempunyai sumber untuk menghargai atau memberikan hadiah-hadiah tersebut.

5. Kekuasaan referensi (referent power)

Kekuasaan ini bersumber pada sifat-sifat pribadi dari seorang pemimpin. Pemimpin yang mempunyai kekuasaan referensi yang tinggi adalah pemimpin yang selalu tampil dengan kepribadian yang jujur, taat pada aturan dan agama, gaya hidup yang sederhana, dan mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri.

6. Kekuasaan informasi (information power)

Kekuasaan ini bersumber karena adanya akses informasi yang dimilki oleh pemimpin yang dinilai sangat berharga oleh pengikutnya. Sebagai seorang pemimpin, maka semua informasi mengenai organisasinya harus diketahui olehnya. Kekuasaan yang bersumber pada usaha mempengaruhi orang lain karena mereka membutuhkan informasi yang ada pada pimpinan, maka kekuasan ini digolongkan pada kekuasaan informasi.

7. Kekuasaan hubungan (connection power)

Kekuasaan ini bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting dan berpengaruh baik diluar atau di dalam organisasi.

(Miftah Thoha, 2004: 333-336).

Unsur-unsur Saluran Kekuasaan dan Dimensinya

Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antara kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu:

1)      Rasa takut, perasan takut kepada penguasa membuat pihak lain memunculkan sikap patuh terhadap segala kemauan dan tindakan penguasa yang ditakuti.

2)      Rasa cinta, kecintaan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kecintaan terhadap penguasa akan menimbulkan kepatuhan karena rasa menyenangkan semua pihak.

3)      Kepercayaan, kepercayaan merupakan hasil dari hubungan simetris yang asosiatif. Melalui rasa kepercayaan, segala keinginan suatu pihak akan dilaksanakan pencapaiannya oleh pihak lain.

 4)      Pemujaan, memberi arti bahwa penguasa adalah pihak yang dipuja. Akibatnya, apapun yang dilakukan oleh pihak yang dipuja selalu benar, atau setidaknya dianggap sebagai kebenaran.

Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaannya melalui saluran-saluran, sebagai berikut:

1.      Saluran Militer, penguasa lebih cenderung menggunakan paksaan dengan maksud menimbulkan rasa takut masyarakatnya, sehingga tunduk pada kemauan penguasa.

2.      Saluran Ekonomi, penguasa cenderung menguasai sendi-sendi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

3.      Saluran Politik, penguasa membuat peraturan melalui badan-badan yang bewenang dan sah menurut masyarakat. Hal ini dibuat untuk meyakinkan dan memaksa masyarakat mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa.

4.      Saluran Tradisional, terjadi menyesuaian antara tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kesesuaian tersebut membuat pelaksaan kekuasaan dapat berjalan lancar.

5.      Saluran Ideologi, doktrin-doktrin atau ajaran dikeluarkan penguasa yang bertujuan menerangkan sekaligus menjadi pembenaran pelaksanaan kekuasaannya

Cara Mempertahankan Kekuasaan

1.      Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik.

2.      Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (belief-systems) yang dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya.

3.      Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik.

4.      Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal.